Konservasi Melalui Hutan Rakyat

Tempat Resapan dan Penyimpanan Air

KOMPAS - Dinas Kehutanan Kabupaten Blora membuat hutan rakyat Kelompok Tani Desa Plantungan, Kecamatan Blora, sebagai desa percontohan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari atau PHBML menuju sertifikasi. Tujuan program itu adalah meningkatkan pendapatan petani dan mengonservasi kawasan Pegunungan Kendeng Utara.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Suhadi, Rabu (1/4), di Blora, mengatakan, desa itu berada di Bukit Plantungan, rangkaian Pegunungan Kendeng Utara. Kelompok tani desa itu mengembangkan hutan rakyat di lahan seluas 150 hektar dari total luas lahan desa 275 hektar.

“Varian tegakan jati di kawasan itu berumur 1-30 tahun dan ditanam di lahan milik 130 keluarga,” kata Suhadi.

Menurut Suhadi, hutan itu mampu menopang perekonomian masyarakat desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Buktinya, desa itu didatangi para pengusaha kayu dan furnitur di Blora.  

Biasanya, mereka membeli kayu jati secara borongan atau satu bidang lahan seluas satu hektar. Harga satu pohon jati rakyat berkualitas sedang Rp 750.000.

“Jika kayu itu mendapat sertifikasi dari Pusat Standardisasi dan Lingkungan Departemen Kehutanan, harga sebatang pohon jati dengan kualitas sama itu akan bertambah,” kata Suhadi.

Resapan air

Penyuluh Kehutanan Area Kecamatan Blora Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Partin mengatakan, hutan rakyat di desa secara tidak langsung menjadi kawasan konservasi Pegunungan Kendeng Utara. Apalagi, kawasan tersebut tandus dan menjadi tambang galian C sekitar 31 tahun lalu.

“Kawasan itu menjadi tempat resapan dan penyimpanan air bagi empat mata air desa dan Waduk Tempuran, satu kilometer dari Desa Plantungan,” kata Partin.

Ketua Kelompok Tani Selo Utomo Desa Plantungan Soewaji menilai sertifikasi hutan rakyat dapat membuka pangsa pasar semakin luas dan meningkatkan harga kayu. Namun, dia ingin Dinas Kehutanan meredam keinginan masyarakat yang kerap menjual kayu jati sesuai keinginan dan kebutuhan. Misalnya, jika perlu uang untuk menyekolahkan anak atau untuk hajatan, warga akan menebang dan menjual pohon jati miliknya sewaktu-waktu dan tanpa batasan umur.

“Menurut syarat hutan bersertifikasi, pohon jati boleh dijual jika berumur 20 tahun ke atas. Selain itu, kalau pohon itu kerap ditebang untuk memenuhi kebutuhan, fungsi ekologi hutan rakyat akan berkurang,” kata Soewaji.