Tiga Desa di Blora Kecukupan Air Bersih

SUARA MERDEKA, 27 Mei 2009 - Sebagian besar warga Desa Jiken dan Desa Cabak, Kecamatan Jiken, serta Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Blora kini tak perlu bersusah payah mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau.

Sebab, tiga desa tersebut telah memiliki sumber dan infrastruktur perpipaan yang mengalirkan air bersih ke rumah warga yang dibangun dalam Water and Sanitation Program.

Kemarin, program hasil kerja sama masyarakat dengan Mobil Cepu Limited (MCL) itu diresmikan oleh Bupati Blora RM Yudhi Sancoyo. Peresmian dan serah terima dipusatkan di perempatan Dusun Watulumbung, Desa Jiken.

Berdasarkan pengakuan warga, sumber yang air yang diambil dan disalurkan ke rumah-rumah itu tidak akan kering meski musim kemarau. ”Insya Allah, airnya tidak akan kering. Karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, air sumur di dekat sumber itu tidak habis ketika musim kemarau tiba,” papar Mustahar, ketua Kelompok Pengelola Air Bersih (KPAB) Sumber Tirta Makmur Jiken di sela-sela peresmian. 

Nasib APBD Belum Jelas : Pengeplotan Dana P2SE Temui Jalan Buntu

SUARA MERDEKA, 26 Mei 2009 - Pengeplotan dana P2SE hinga kemarin masih menemui jalan buntu. Bupati Blora menghendaki dana Rp 38 miliar tersebut dibagi untuk 271 desa, sedangkan Ketua DPRD HM Warsit bersikukuh agar dana itu untuk 200 desa.
Kondisi itulah saat ini yang membuat banyak pihak menginformasikan bahwa Bupati belum mau tanda tangan pada RAPBD yang sudah diserahkan kepada Gubernur Jateng. Dampaknya, hingga saat ini nasib APBD masih belum menentu.

Tampaknya alasan Bupati yang minta agar P2SE diratakan itu bisa dimaklumi, karena dasarnya demi pemerataan pembangunan di Blora. Sementara itu, alasan yang dikemukakan Ketua DPRD Warsit yang bergeming dengan permintaan itu adalah pengeplotan dana tersebut sudah ditetapkan DPRD pada RAPBD, sehingga untuk mengubahnya tidak sesederhana yang dibayangkan. “Sebab, hal itu sudah menjadi ketetapan. Untuk mengubahnya harus sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya harus ada panitia musyawarah (panmus), pembahasan bersama dengan tim anggaran eksekutif dan lain-lain,’’ jelasnya.

Wah…. Perempuan-perempuan Desa Dijadikan PSK

KOMPAS.COM – Jumat, 22 Mei 2009 | 18:21 WIB – Kepolisian Resor Blora, Jawa Tengah, mengamankan 12 pasangan selingkuh dalam Operasi Penyakit Masyarakat menjelang pemilu presiden 2009. Sebanyak dua di antara pasangan-pasangan itu adalah PNS.

Kepala Bagian Bina Mitra Polres Blora Komisaris Yohan Setiajid, Jumat (22/5), mengatakan, di Kecamatan Cepu, polisi menangkap lima pasangan selingkuh. Lokasi perselingkuhan berada di sejumlah hotel melati.

Di Kecamatan Kunduran, polisi mengamankan tujuh pasangan selingkuh di rumah seorang warga. Penghuni rumah tersebut kerap menyewakan kamar-kamar rumah untuk ajang perselingkuhan.

RAPBD Masih Tarik Ulur

SUARA MERDEKA - Hingga kemarin tetap masih gelap soal nasib RAPBD Blora. Bupati Blora, Drs RM Yudhi Sancoyo MM ketika dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya sampai kemarin belum mendapat jawaban dari Gubernur. ”Belum ada jawaban dari Gubernur, Mas,” tandasnya.

Apakah sudah ditandatangani? Bupati Yudhi dengan tegas menyatakan, karena Dewan mengabaikan evaluasi dari Gubenur, pihaknya belum menandatangani. Dengan kondisi tersebut, belum diketahui kira-kira bagaimana nasib APBD Blora. RAPBD Blora sebenarnya sudah disahkan pada 25 April lalu. Menyusul ada evaluasi dari Gubernur, akhirnya dilakukan pembahasan ulang dan disetujui bersama pada tanggal 8 Mei, untuk selanjutnya dikirim ke Gubernur.

Informasi terakhir menyebutkan, Bupati Blora belum membubuhkan tanda tangan dan berencana akan konsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur. Hal yang akan dikonsultasikan itu, di antaranya soal pos anggaran Proyek Pembangunan Sarana Ekonomi (P2SE) pedesaan sejumlah Rp 38 miliar.

Belum Jelas, Nasib APBD Blora

SUARA MERDEKA - Hingga kemarin masih belum jelas bagaimana nasib APBD Blora. Apakah sudah ada persetujuan dari Gubernur atau belum. Namun kemarin beredar informasi bahwa APBD Blora tinggal menunggu persetujuan dari Mendagri.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Blora I Gede Komang Irawadi SE MSi ketika dihubungi kemarin menyatakan belum tahu tentang perkembangan terakhir APBD. ‘’Sampai saat ini kami belum tahu. Nanti kalau memang sudah ada hasil pasti akan ada disposisi dari Pak Bupati,’’ jelasnya.

Sebagaimana diketahui, nasib RAPBD Blora yang sudah disahkan pada 25 April lalu dan disetujui bersama pada tanggal 8 Mei, menyusul evaluasi dari Gubernur, masih belum jelas. Informasi terakhir, Bupati Blora dikabarkan belum membubuhkan tanda tangan dan berencana mengonsultasikannya dengan Gubernur, terutama menyangkut pos anggaran proyek pembangunan sarana ekonomi (P2SE) pedesaan Rp 38 miliar.
Bupati Drs RM Yudhi Sancoyo MM mengusulkan kepada Gubernur agar proyek itu dialokasikan tidak hanya untuk 200 desa, tetapi merata untuk 271 desa yang ada di Blora.

Penggemukan Sukses, Lirik Sapi Bunting

SUARA MERDEKA, 18 Mei 2009 – SIANG itu udara cukup terik, membuat suasana gerah dan enggan untuk mengikuti rombongan dari Dinas Peternakan Blora untuk meninjau area proyek penggemukan sapi milik dinas itu, di Desa Seso, Kecamatan Jepon.

Lingkungan kumuh, seruak bau kotoran sapi pun membayang di benak. Namun begitu melihat ratusan sapi baik jenis lokal maupun peranakan impor, ditambah pembersihan lingkungan yang mumpuni, bayangan-bayangan buruk itu langsung lenyap.

Yang ada hanya decak kagum dan sejumlah pertanyaan. Di antaranya, berapa ratus juta harga sapi-sapi itu? Apakah usaha itu semata-mata bisnis agar ada pemasukan ke kas daerah atau mungkin tujuan lain?
Kepala Dinas Peternakan Blora Ir Puspito Wardoyo menyatakan cukup banyak visi usaha penggemukan sapi yang dikelolanya. Di antaranya untuk studi ilmiah, yakni bagaimana upaya penggemukan sapi yang efektif, memilih bibit sapi yang bagus, termasuk inovasi pakan. ’’Banyak visinya, tidak sekadar bisnis murni, karena dinilai kurang efektif,” tuturnya.

Cerita Keluarga Mustaji yang Tiga Anaknya Meninggal Diduga karena Gizi Buruk

Penghasilan Kurang, Tak Ingin Nambah Anak Lagi

JAWA POS - Mustaji, warga Desa Kalirejo, Kecamatan Banjarejo, harus menerima banyak ujian. Tiga dari lima anaknya meninggal dunia karena diduga kekurangan gizi. Terakhir, anaknya paling ragil meninggal saat masih berusia delapan bulan.

Suara berisik terdengar dari rumah berdinding gedek Desa Kalirejo, Kecamatan Banjarejo. Suara itu berasal dari perbincangan ibu-ibu. Mereka adalah ibu-ibu pengurus PKK kabupaten dan kecamatan Banjarejo yang mengunjungi rumah tersebut.

Para ibu itu duduk mengitari meja yang ada. Tak jauh dari lokasi mereka, seorang pasangan suami istri (pasutri) memperhatikan tingkah para ibu tersebut. Di depan Mustaji, 37, dan Jamini, 38, nama pasutri itu, dua anaknya bergelayut. Keduanya, Nursahid, 11, dan Parmin, 6.

Keluarga Mustaji Selasa (12/5) lalu kehilangan anak kelimanya. Kemarin (15/5) pasutri itu dikunjungi ibu-ibu PKK yang ingin ikut membantu meringankan penderitaannya.

Tanpa Tanda Tangan Bupati, Perda Dianggap Sah

SUARA MERDEKA - Masih belum berujung beda pendapat soal penetapan APBD Blora. Kemarin kalangan Dewan menyodorkan senjata ampuh, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004.

Menurut mereka, dalam UU itu tanpa ditandatangani Bupati, raperda APBD yang telah disetuju bersama pada 25 April lalu dengan sendirinya akan sah menjadi perda. ‘’Ini sudah diatur dalam UU, sehingga tidak punya alasan lagi untuk mempertanyakan bagaimana nasib APBD Blora. Mestinya saat ini segera saja mempersiapkan dan melaksanakan perda tersebut,’’ tandas Ketua DPRD Blora HM Warsit SPd yang diamini oleh sejumlah anggota legislatif lainnya.

Dalam UU itu, lanjut mereka, pada pasal 43 ayat 2 disebutkan, dalam hal raperda tidak ditandatangani oleh gubernur, bupati/wali kota dalam jangka waktu 30 hari sejak raperda disetujui bersama akan sah menjadi perda.

Bupati dan Ketua DPRD Bersitegang : Soal P2SE

SUARA MERDEKA, 15 Mei 2009 – Hingga kemarin soal penetapan dana Proyek Pembangunan Sarana Ekonomi (P2SE) pedesaan masih belum berujung.

Pasalnya, antara ketua DPRD dan Bupati setempat terkesan bersikukuh terkait penempatan dana itu. Ketua DPRD HM Warsit SPd menilai wajar jika yang mendapat 200 desa, sementara Bupati Drs a Blora Yudhi Sancoyo MM menghendaki semua desa yang ada, yakni 271 desa mendapatkan P2SE.

Kepada Suara Merdeka, kemarin Yuhdi mengemukakan, sesuai hasil evaluasi Gubernur, agar 271 desa di Blora mendapatkan P2SE. Hal itu supaya mencerminkan azas pemerataan keadilan dan kebersamaan bagi semua desa di Kabupaten Blora.

Orang nomor satu di Blora itu mengaku sudah berkirim surat kepada Gubernur untuk memohon persoalan itu. Menurutnya, hal itu sesuai dengan visi Bali Ddesa mBangun Desa. ”Pokoknya kami berupaya semua desa tanpa dibedakan memperoleh P2SE tersebut, Insya Allah,” tandas Bupati Yudhi.