Suara Rakyat: Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi Lebih Cepat Lebih Baik

BLORA, Suara Rakyat – Setelah sekian lama kabupaten Blora disibukan dengan pembahasan APBD 2009-nya dan tepatnya tanggal 7 Juni lalu Bupati Blora, RM Yudhi Sancoyo bersedia membubuhkan Tandatangan. Sekarang bermunculan berbagai macam penyebab molornya APBD, yang ujung-ujungnya adalah menyudutkan Birokrasi.

Yantinah Caleg terpilih dari Dapil 2 Cepu dengan jelas mengatakan, molornya APBD adalah dampak dari suasana politik di Blora yang kurang kondusif. Artinya lanjut Yantinah fungsi birokrasi sebagi jembatan penghubung antara Bupati dan DPRD tidak berfungsi secara normal.

“APBD adalah produk politik, sehingga didalamnya kental dengan kepentingan politis. Disinilah peran birokrasi yang dipimpin Sekda, harusnya menjadi penyeimbang antara Bupati dan DPRD sehingga terciptalah keputusan yang terbaik bagi keduanya,” katanya Rabu (24/6).

Menurut calon Srikandi DPRD Baru ini, dirinya ingin dan menyarankan bupati Blora untuk segera pembenahan birokrasi. Alasannya cukup sederhana yakni tatanan Birokrasi saat ini justru menyebabkan macetnya hubungan legislatif dan eksekutif

Untuk itulah saran terbaiknya pada Bupati Blora, agar secepat mungkin diadakan pembenahan birokrasi secara menyeluruh. Dia juga menilai PNS rata-rata tidak punya kepedulian sama sekali terhadap dinamika perpolitikan di kabupaten Blora.

“Reformasi birokrasi harus lebih cepat lebih baik,” tandas Yantinah.

Disamping itu menurut Yantinah, PNS yang diangkat bupati kurang bertanggung jawab dalam arti tidak profesionalisme dalam tugas yang diembanya.

“PNS rata-rata kepeduliannya rendah, kurang bertanggung jawab seperti robot. Dan tidak bermutu kemungkinan besar karena ketidak jelasan JOB DISC yang diamanatkan, bukan abdi masyarakat malah sebaliknya,” tandas Yantinah.

Ditempat terpisah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Komang Gede Irawadi, dimintai keterangan terkait pernyataan Yantinah enggan mengomentari.

“Sudahlah ….., yang penting APBD sudah ditetapkan dan saat ini Verivikasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD yang dibuat setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah diselesaikan,” kata Komang.

Menurut Komang dengan diselesainya itu, maka tidak lama lagi dana yang dianggarkan dalam APBD bisa segera dicairkan.

Ketika ditanya kapan SKPD mulai dapat mencairkan anggaranya Komang mejelaskan harus melalui beberapa tahapan. Yakni hasil verifikasi selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mendapatkan persetujuan. Oleh Bupati, DPA itu akan disahkan dan selanjutnya diserahkan kembali ke setiap SKPD

”Kini tinggal penyerahan DPA saja. Bupati akan menyerahkan DPA tersebut kemungkinan minggu mendatang,” tambah Komang.

Lain lagi dengan Amin Faried direktur BCC yang mengatakan agar birokrasi dievaluasi, bukan direformasi secara menyeluruh.

“Kalau dipandang perlu diganti karena kinerjanya tidak maksimal, mengapa harus dipertahankan. Banyak PNS di Pemkab Blora yang dapat memberi citra positif Blora kedepan kok,” kata Amin.

Disamping itu Amin yang juga menejer Persikaba menandaskan bila terjadi pergantian pejabat dilingkungan Blora, hendaknya yang mempunyai visi membangun Blora yang lebih baik.

“Saya pikir pak Yudhi (Bupati Blora-Red) sudah berpikir kearah itu, dan dia pernah berjanji akan mengevaluasi kenerja para pejabat Blora dan sekaranglah saatnya yang tepat,” tegas Amin. (Roes)