Desa penerima P2SE diduga dipungli

BLORA – Wawasan – Polemik terhadap dana Program Peningkatan Sarana Ekonomni (P2SE) terus menggelinding. Namun kali ini bukan pada persoalan pemerataan terhadap desadesa penerima, melainkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang wajib disetor oleh setiap kepala desa (kades). 

Data yang dihimpun Wawasan, ada beberapa kades yang telah menyetorkan uang muka besarnya bervariasi, mulai dari Rp 2 juta sampai Rp 5 juta. Uang setoran tersebut sebagai uang pangkal desa yang bakal mendapat dana P2SE sebelum dana itu cair. 

”Saya sudah setor uang itu, habis gimana lagi soalnya kalau tidak setor katanya P2SE akan dialihkan desa lain,” ungkap salah seorang kades yang enggan disebutkan namanya kepada Wawasan.  

ISFI resmi cekal Sri Subranti jadi anggota

WAWASAN DIGITAL - Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) Pengurus Cabang (PC) Blora benar-benar menunjukkan taringnya dengan mencekal apoteker Sri Subranti menjadi anggota. Selanjutnya, ISFI Blora menyerahkan permasalahan ini ke Pengurus Daerah (PD) ISFI Jawa Tengah.

Pencekalan Sri Subranti, calon apoteker apotek K-24 Cepu, tertuang dalam surat PC Blora bernomor 46/PC/ISFI/ BLA/IV/09, ditandantangani ketuanya, Acon Sri Wardani. Surat tersebut, seperti diterima Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Blora, Jumat (1/5), menjawab surat permohonan Sri Subranti bernomor 03/PR/IV/ 2009.

Ketua PC ISFI Blora menolak keanggotaan Sri Subranti dan melimpahkan ke ISFI Jateng. Dasarnya, rekomendasi pengurus ISFI Blora setelah melakukan kajian dan berita di media massa, sehingga memaksa wadah profesi para sarjana farmasi itu memutuskan tidak bisa mewadai calon apoteker K- 24 di Cepu, Blora.

ISFI Blora cekal pendirian apotek K-24

WAWASAN DIGITAL - Oktana Cokrrodiharjo, pemilik sarana apotik (PSA) yang mengajukan pendirian apotek beroperasi 24 jam (K-24) merasa dicekal perizinannya oleh Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) Blora.

Menurut Cokro, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk berdirinya sebuah apotek adalah masuknya apoteker miliknya dalam wadah ISFI, sekaligus mendapatkan rekomendasi dari lembaga itu. Namun setelah melayangkan surat pemberitahuan hingga Senin (27/4), tidak pernah ditanggapi.

”Sudah tiga kali surat kami kirimkan, namun belum pernah dibalas. Rasanya pihak ISFI ingin memonopoli apotek di daerah,” ujarnya didampingi Apoteker Penyelenggara Apotek (APA) Sri Subranti.

Selain itu, lanjutnya, saat pertemuan yang baru saja digelar oleh ISFI yang dihadiri sesama apoteker dalam rangka pembinaan, mereka memutuskan untuk tidak bisa memberikan izin pendirian apotek yang buka praktik K-24, dengan alasan bisa mematikan apotek-apotek yang kecil.  

Terima Bagi Hasil Cukai Rp 3.7 Miliar

BLORA (Jawa pos) – Tahun ini pemkab Blora bisa menggunakan dana bagi hasil cukai Rp 3,7 miliar dari pemerintah pusat. Dana itu, merupakan akumulasi dana bagi hasil yang diterima Blora selama dua tahun yakni 2008 dna 2009. Pada 2008, Blora hanya menerima Rp 249,9 juta, sedangkan tahun ini menerima Rp 3,4 miliar. ”Tahun lalu dana bagi hasil tidak bisa digunakan karena waktunya sudah mepet,” ujar Kepala Bagian Humas dan Prokol Pemkab Blora Hurip Indiani.

Menurut Anik, panggilan akrabnya, dana bagi hasil tersebut sesuai dan tertuang daam peraturan gubernur Jateng nomor 10/2009 tentang dana bagi hasil cukai dan tembakau pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota di Jatang tahun 2009. ”Karena pergubnya sudah turun, dana bagi hasil itu sudah bisa dianggarkan dalam APBD tahun ini,” tambahnya.  

Pengelolaan Sumur Tua Oleh KUD Dikembangkan

BLORA  (Jawa Pos) - Pengelolaan sumur minyak tua di Blora oleh koperasi unit desa (KUD) segera bakal dikembangkan, menyusul turunnya izin dari pemerintah pusat kepada KUD Warga Tani Makmur Desa/Kecamatan Jiken. Bahkan, KUD ini sudah tandatangan kesepakatan kerjasama dengan Pertamina EP. ” ”Di Indonesia, baru Blora yang mendapat izin tersebut. Karena itu KUD Jiken menjadi percontohan,” ujar bupati Blora Yudhi Sancoyo. 

Menurut bupati Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 1 tahun 2008, tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Minyak Tua disebutkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada BUMD dan koperasi untuk turut serta dalam pengelolaan sumur minyak tua di daerah. Pemkab Blora menyikapinya dengan membentuk BUMD PT Blora Patra Energi (BPE). Sejumlah koperasi unit desa (KUD) dan investor juga menyatakan minatnya turut serta dalam pengelolaan sumur minyak tua di Blora. ”Setelah ini akan kita kembangkan ke KUD-KUD lain,” tambahnya.  

DANA PNPM BLORA RP 41 MILIAR

Dana PNPM Mandiri Blora

Senin, 30 Maret 2009 | 10:44 WIB.  Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kabupaten Blora 2009, Rp 41 miliar. Agar dana itu cair, Pemerintah Kabupaten Blora memerlukan dana pendamping dari APBD 2009 Rp 8 miliar atau 20 persen dana PNPM itu. “Kami berharap DPRD Kabupaten Blora mengalokasikan dana pendamping itu karena program itu bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat,” kata pendamping PNPM Kecamatan Cepu Timbul Ramdhani di Cepu, Minggu (29/3). (HEN)

Kerugian Banjir Cepu Rp 9 Miliar

METRO BANJAR/Donny Sophandi

SENIN, 2 MARET 2009 | 21:04 WIB ( Alb. Hendriyo Widi Ismanto)

CEPU, SENIN - Kerugian banjir akibat luapan Bengawan Solo di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mencapai Rp 9 miliar. Banjir itu mengakibatkan 1.136 rumah di sembilan kelurahan dan desa tergenang air dan 156,5 hektar sawah siap panen puso.

Banjir juga mengakibatkan empat rumah warga di Kampung Semangat, Kelurahan Cepu, yang berada di sempadan Bengawan Solo longsor pada Senin (2/3) sekitar pukul 05.00.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blora Bondan Sukarno mengatakan ketiga rumah itu milik Purnomo (37), Karsimin (45), Sakirun (40), dan Sugiyo (40). Perkiraan total kerugian mencapai Rp 60 juta, kata dia.

Dua Kali Ditelpon Dirjen Perimbangan Keuangan

JAWA POS - Molornya pembahasan APBD 2009 membuat Bupati Blora Yudhi Sancoyo menerima teguran dari Depertemen Keuangan. Bahkan, teguran itu bukan hanya sekali namun sudah dua kali. Teguran diberikan secara lisan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Prof Mardiyasmo. ”Saya sudah dua kali ditelepon Prof Mardiyasmo. Ya gara-gara APBD kita yang molor itu,” ujar Yudhi Sancoyo.
Biasanya, lanjut Yudhi, bakal ada teguran secara tertulis yang akan dilayang ke pemkab Blora. Selain berisi teguran dan menginformasi batas waktu terakhir penyampaian pengesahan APBD. Surat teguran itu juga berisi konsekuensi yang harus diterima jika pengesahan APBD nya molor. Kalau pengesahan APBD molor, kata dia, memang ada sanksi yang harus diterima. Blora, ujarnya sudah pernah menerima sanksi pada 2007 silam, yakni berupa penundaan pencaoran dana alokasu umum (DAU). ”Selain mendapat malu, juga menerima sanksi. Kalau ada pertemuan bupati-bupati di Jakarta. Malu nya minta ampun karena kita akan dipanggil dan disuruh berdiri dengan disaksikan bupati/walikota se Indonesia,” ungkapnya.

Petani Kebingungan Membaca Perubahan Cuaca

 Jumat, 13 Februari 2009 | 19:38 WIB

BLORA, JUMAT - Sejumlah petani di Kecamatan Banjarejo dan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kebingungan membaca perubahan cuaca pada awal musim tanam pertama kemarin. Hal itu mengakibatkan sejumlah petani menanam lebih awal meskipun curah hujan belum maksimal.

Rata-rata petani di dua kecamatan itu menanam padi pada November 2008. Padahal menurut perhitungan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Jateng, curah hujan tertinggi di Jateng bagian timur, termasuk Blora, terjadi pada pertengahan Desember.

Petani Desa Kalirejo, Kecamatan Banjarejo, Sarji (48), Jumat (13/2) di Blora, mengaku menyebar benih padi pada November 2008 lantaran hujan sudah turun. Namun, hujan tidak kunjung datang hingga benih berumur 25 hari atau siap tanam.

“Warna daun benih padi menguning lantaran kekurangan air. Sebagian benih itu tidak dapat ditanam lagi meskipun masih hidup. Kalaupun ditanam, bulir padi tidak akan berisi,” kata Sarji yang pada 2007 menanam padi pada bulan Desember.

Menurut pemilik sawah seluas setengah hektar itu, sebagian besar padi yang kekurangan air itu tetap ditanam karena pada awal Desember hujan kembali turun. Namun setelah dipanen, produktivitas padi turun dari tiga ton menjadi satu ton.